Suarokito.Com – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah kepemimpinan Bupati Arie Septia Adinata,SE, MM terus memperkuat penataan dan pengamanan aset milik daerah. Salah satunya melalui program sertifikasi tanah aset pemerintah yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bengkulu Utara.
Pada tahun 2026, Dinas Perkim Bengkulu Utara berhasil melampaui target sertifikasi tanah aset daerah. Dari target awal sebanyak 40 persil tanah, hingga tahun ini telah dilakukan sertifikasi terhadap 55 persil tanah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset tanah yang dimiliki pemerintah.
Kepala Dinas Perkim Bengkulu Utara menyampaikan bahwa pencapaian 55 persil tersebut merupakan hasil kerja dan koordinasi berbagai pihak dalam mempercepat proses legalisasi aset tanah milik daerah.
“Alhamdulillah, pada tahun 2026 ini realisasi sertifikasi tanah aset daerah telah mencapai 55 persil, sementara target awal kita sebanyak 40 persil. Artinya, capaian kita sudah melampaui target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sertifikasi tanah aset daerah sangat penting untuk memastikan setiap bidang tanah yang dimiliki pemerintah mempunyai legalitas dan kekuatan hukum yang jelas.
Dengan adanya sertifikat, aset pemerintah dapat terlindungi dari potensi sengketa, penguasaan oleh pihak lain, maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Salah satu aset yang turut disertifikasi yakni tanah yang digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan KTM Lagita. Selain itu, terdapat pula tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Beberapa bidang tanah yang kita sertifikasi merupakan aset yang digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk lahan Sekolah Rakyat di kawasan KTM Lagita dan lahan untuk fasilitas pengolahan sampah,” jelasnya.
Menurutnya, upaya sertifikasi aset tanah daerah akan terus dilanjutkan secara bertahap. Pihaknya berkomitmen melakukan pendataan dan pengamanan aset agar seluruh tanah milik pemerintah daerah memiliki dokumen kepemilikan yang sah.
Ia juga berharap dukungan dan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam memberikan data dan dokumen pendukung proses sertifikasi.
Ia juga berharap ke depan adanya penguatan anggaran belanja untuk menunjang proses pengamanan aset milik pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan agar proses penataan dan legalisasi aset dapat berjalan lebih optimal.
“Ke depan, kami berharap adanya penguatan anggaran belanja untuk menunjang proses pengamanan aset pemerintah. Mulai dari pendataan, inventarisasi, penerbitan sertifikat hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dengan dukungan anggaran yang memadai, upaya penertiban dan pengamanan aset daerah dapat dilakukan secara lebih maksimal dan berkelanjutan,” harapnya.
Dengan melampaui target sertifikasi pada 2026 ini, Dinas Perkim Bengkulu Utara diharapkan semakin optimal dalam mendukung tata kelola aset daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel di era kepemimpinan Bupati Arie Septia Adinata. (Eren)








