Suarokito.Com – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Utara mulai menggerakkan tahapan strategis penyusunan APBD 2026 dengan mengumpulkan seluruh Organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan sosialisasi Penginputan Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Terkait Tagging Sumber Dana Prioritas Nasional/Provinsi/Daerah Serta Tagging Mandatory Spending Lainnya Pada SIPD RI Tahun 2026, sekaligus melakukan asistensi dan verifikasi RKA agar seluruh dokumen anggaran tahun depan tersusun lebih akurat dan terukur.
Langkah ini menandai dimulainya proses penyesuaian kebijakan anggaran daerah terhadap regulasi terbaru pemerintah pusat, sekaligus memastikan setiap OPD berada pada koridor yang sama dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
Kegiatan yang digelar selama satu hari diruang Command Center Pemkab Bengkulu Utara, Selasa (11/11/2025) di buka langsung Plt kepala BKAD Charles Jhonson, ST, MM.
Kepala BKAD Plt kepala BKAD Charles Jhonson, ST, MM menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait arah kebijakan dan pedoman teknis penyusunan APBD 2026 sesuai regulasi terbaru Kementerian Dalam Negeri.
“Kegiatan ini memastikan seluruh perangkat daerah menyusun RKA sesuai ketentuan, sinkron dengan prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan efisiensi dan transparansi.Sejauh ini tidak ada kendala terkait perencanaan dan pengendaliannya walaupun efek dari pemangkasan anggaran sangat dirasakan,” ujar Charles Jhonson, ST, MM.
Lebih lanjut dikatakan Carles, asistensi yang dilakukan oleh tim BKAD Bengkulu Utara akan menitikberatkan pada kesesuaian antara rencana kerja, pagu indikatif, dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2026.
Melalui proses tersebut, diharapkan setiap perangkat daerah dapat menyempurnakan dokumen RKA sebelum memasuki tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Seperti arahan dari Pak Bupati Bengkulu Utara setiap program harus berorientasi pada hasil dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Tahun 2026, prioritas pemerintahan Bupati adalah peningkatan ekonomi daerah, dengan tetap memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur publik yang mendukung digitalisasi pelayanan serta sejalan dengan program nasional maupun provinsi,”pungkasnya. (Eren/ADV).
