Suarokito.com – Keberadaan stok bantuan senilai Rp128 juta dari Tahun Anggaran 2025 yang hingga kini belum disalurkan kepada masyarakat terus menuai sorotan. Bantuan yang disebut-sebut tersimpan di Bulog itu kini menjadi teka-teki publik, menyusul minimnya keterbukaan informasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci mengenai jumlah pasti, jenis barang, maupun kondisi stok yang disimpan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan, bahkan kecurigaan di tengah masyarakat terkait transparansi pengelolaan anggaran tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkulu Utara, Sabani, SH, saat dikonfirmasi hanya menyampaikan bahwa stok bantuan tersebut akan disalurkan apabila terjadi bencana, seperti banjir atau longsor. Namun, pernyataan tersebut dinilai belum memadai dalam menjawab kebutuhan informasi publik.
Pasalnya, dalam tata kelola anggaran yang baik, setiap pengadaan barang wajib disertai dengan data yang jelas dan dapat diakses, mulai dari proses pengadaan, penyimpanan, hingga rencana distribusi. Tanpa hal tersebut, keberadaan bantuan menjadi sulit diverifikasi.
“Jika memang stok tersebut ada, seharusnya dibuka secara transparan kepada publik. Ini merupakan anggaran negara yang harus dipertanggung jawabkan,” ujar salah satu warga.
Sejumlah pihak juga menilai bahwa alasan “menunggu bencana” tidak dapat dijadikan dasar untuk menutup informasi. Justru sebagai cadangan darurat, data stok harus tersedia dan terbuka guna memastikan kesiapsiagaan ketika dibutuhkan.
Di sisi lain, penyimpanan barang dalam jangka waktu lama berpotensi menimbulkan persoalan, terutama jika berupa bahan pangan yang memiliki masa simpan terbatas. Tanpa pengawasan dan pelaporan berkala, risiko kerusakan hingga potensi kerugian negara menjadi hal yang patut diwaspadai.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara belum memberikan data resmi terkait stok bantuan Rp128 juta yang tersimpan di Bulog.
Publik pun mendesak adanya keterbukaan informasi secara menyeluruh, bahkan jika diperlukan dilakukan audit independen guna memastikan tidak adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran tersebut. (Eren)
