Suarokito.com – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) menegaskan terus bergerak mencari solusi terkait persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang hingga kini belum juga menemui kepastian. Pemkab memastikan tidak hanya menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat, namun aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Utara, H. Fitriansyah, S.STP., M.M.menyampaikan, saat ini pemerintah daerah telah membangun komunikasi yang intensif dengan pihak Kemenkeu guna mempercepat penyelesaian persoalan TPP ASN di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara.
Menurutnya, langkah koordinasi tersebut terus dilakukan, termasuk upaya mendapatkan jadwal pertemuan langsung dengan pihak Kemenkeu agar pembahasan dapat segera dilakukan secara lebih detail dan konkret.
“TerkaIt TPP ASN saat ini kita sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Kemenkeu. Untuk komunikasi sudah kita bangun secara intens. Untuk jadwal bertemu dengan pihak Kemenkeu, kita berupaya mendapatkan jadwal secepatnya dari mereka. Makanya kita komunikasi terus dengan pihak Kemenkeu,” ujar Fitriansyah, Selasa (26/05/2026).
Meski demikian, Pemkab Bengkulu Utara memastikan terus berupaya mencari jalan keluar agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Pemerintah daerah berharap komunikasi yang dibangun dengan Kemenkeu dapat segera menghasilkan kepastian sehingga pembayaran TPP ASN dapat kembali berjalan normal.
“Jadi kami mohon kepada seluruh PNS di Bengkulu Utara untuk bersabar,” ungkap Fitriyansah.
Sejumlah ASN pun kini menanti langkah konkret dan kepastian dari hasil koordinasi tersebut, mengingat TPP menjadi salah satu komponen penting penunjang penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah daerah
Sorotan publik terkait belum cairnya TPP ASN Bengkulu Utara sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi itu memicu keresahan di kalangan ASN karena hak tambahan penghasilan yang biasanya diterima rutin hingga kini belum dibayarkan.
Selain persoalan keterlambatan pembayaran, polemik TPP ASN Bengkulu Utara juga sempat mencuat setelah muncul dugaan ketidaksesuaian pembayaran berdasarkan kelas jabatan yang disebut-sebut menjadi perhatian pemerintah pusat. (Eren)
